Survei: Golkar Terkenal Karena Korupsi Atut

JAKARTA - Nama Partai Golkar makin dikenal bukan karena kegiatan politiknya, melainkan setelah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mencuat. Nama Ratu Atut akhirnya 'memonopoli' pemberitaan media tentang Partai Golkar sepanjang Desember 2013. Terutama sejak ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berdasarkan data survei media yang dihasilkan lembaga Pol-Tracking Institute.

"Frekuensi pemberitaan Golkar pada Desember tahun lalu cukup tinggi. Ini terkait penetapan Atut sebagai tersangka," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda AR dalam jumpa pers survei nasional 'Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013 di Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Menurut Hanta, dalam survei ini, pemberitaan media massa dengan tema kasus hukum dan kebijakan politik adalah yang paling intens melekat pada Golkar sepanjang 2013. Berita kebijakan politik Golkar sebanyak 20.7 persen sementara berita bertema kasus hukum sebesar 31,9 persen.

Tingginya pemberitaan kasus hukum itu dikarenakan kader maupun mantan kadernya tersangkut kasus korupsi. Mulai dari tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK sampai Atut yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh lembaga antikorupsi itu.

Selain Atut yang memonopoli pemberitaan media massa soal Golkar pada Desember 2013, Akil juga mendominasi pemberitaan tentang Golkar pada Oktober 2013. Frekuensi keduanya tertinggi ketimbang tema-tema pemberitaan lain terkait Golkar di bulan Oktober dan Desember.

"Sementara tema pemberitaan lain soal Golkar adalah terkait Pencapresan, yakni sebanyak 12,4 persen selama 2013. Dalam bulan Agustus 2013 misalnya, berita mengenai kontroversi pencapresan Aburizal Bakrie, pencapresan Jusuf Kalla, dan tentang Akbar Tanjung memiliki frekuensi tertinggi," sambung Hanta.

Kemudian di bulan November 2013, pemberitaan dengan frekuensi tertinggi juga didominasi seputar pencapresan Aburizal harga mati, terkait Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung, serta soal Rapimnas Golkar.

Adapun, pengambilan data pada survei ini sendiri dilakukan serentak dan nasional di 33 provinsi dengan metode multisage random sampling. Jumlah sampel pada 13 September-11 Oktober 2013 adalah 2.010 responden, dan sampel pada 16-23 Desember 2013 adalah 1.200 responden dengan margin eror sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen