BANDA ACEH - Ketua Komunitas Anti Korupsi Aceh Mahmuddin mengecam penyelengaaran Maulid oleh
Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (PA-KPA) Pusat yang rencananya
dilaksanakan, Minggu (16/2/2014). Hal itu karena mereka korupsi menilai
penyelenggaraan acara tersebut menggunakan fasilitas rakyat Aceh.
"Alasan kenapa kami mengatakan bahwa pihak PA dan KPA menggunakan fasilitas negara, Karena dalam undangan yang disebarkan di salah satu media ada tertanda Humas Setda Aceh," Kata Ketua Komunitas Anti Korupsi Mahmuddin kepada Sabtu (15/2/2014) di Banda Aceh.
Mahmuddin menjelaskan, acara maulid tersebut terkesan aneh dikarenakan acara salah satu partai politik dan organisasi, namun ada keterlibatan pihak Pemerintah Aceh.
"Ini jelas menggunakan fasilitas negara. Memang pemimpin Aceh saat ini merupakan dari partai tersebut. Tapi tidak boleh mengelar maulid tersebut harus ada keterlibatan Pemerintah Aceh," Jelas Mahmuddin.
Untuk itu, Mahmuddin menambahkan, Pemerintah Aceh diharapkan tidak terlibat dalam penyelengaaran Maulid yang digelar oleh PA dan KPA.
"Pemerintah Aceh jangan terlibat dalam acara tersebut. Kalau memang mau buat acara silahkan buat acara sendiri atas nama Pemerintah, jangan harus bergabung dengan Partai Politik," imbuhnya
"Alasan kenapa kami mengatakan bahwa pihak PA dan KPA menggunakan fasilitas negara, Karena dalam undangan yang disebarkan di salah satu media ada tertanda Humas Setda Aceh," Kata Ketua Komunitas Anti Korupsi Mahmuddin kepada Sabtu (15/2/2014) di Banda Aceh.
Mahmuddin menjelaskan, acara maulid tersebut terkesan aneh dikarenakan acara salah satu partai politik dan organisasi, namun ada keterlibatan pihak Pemerintah Aceh.
"Ini jelas menggunakan fasilitas negara. Memang pemimpin Aceh saat ini merupakan dari partai tersebut. Tapi tidak boleh mengelar maulid tersebut harus ada keterlibatan Pemerintah Aceh," Jelas Mahmuddin.
Untuk itu, Mahmuddin menambahkan, Pemerintah Aceh diharapkan tidak terlibat dalam penyelengaaran Maulid yang digelar oleh PA dan KPA.
"Pemerintah Aceh jangan terlibat dalam acara tersebut. Kalau memang mau buat acara silahkan buat acara sendiri atas nama Pemerintah, jangan harus bergabung dengan Partai Politik," imbuhnya
ka beutoi nyan
ReplyDelete