Foto : Demo KAMMI Di Kantor Gubernur Aceh
Banda Aceh - Rakyat Aceh menagih janji pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) pada kampanye mereka untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Di antaranya subsidi bagi rakyat berupa uang sebanyak Rp 1 juta untuk setiap kepala keluarga (KK).
Tuntutan tersebut disampaikan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat melakukan demonstrasi di halaman kantor gubernur, Jumat (27/12).
Mereka menuntut hak masyarakat yang dijanjjikan pasangan pemimpin tersebut. "Zikir berjanji memberikan Rp 1 juta per KK, dan masyarakat Aceh bisa naik haji menggunakan kapal pesiar. Makanya kami datang ke sini menagih janji tersebut," seru Faisal Qasim, pengurus wilayah KAMMI Aceh.
Menurutnya, masih banyak janji politik yang belum diwujudkan selama satu tahun kepemimpinan Zikir, ditambah lagi masih banyak masyarakat Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. "Itu membuktikan Pemerintah Aceh belum mampu menyejahterakanrakyat," katanya.
Tuntutan lainnya, KAMMI mendesak gubernur dan wakil gubernur memberantas mafia proyek yang telah menghambat pembangunan. "Akibat banyaknya mafia proyek berkeliaran di lingkaran kekuasan Pemerintah Aceh, telah menunjukkan bahwa pemerintahan telah gagal menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ucap Faisal.
Menurut Faisal, sudah Rp 25 triliun uang rakyat digunakan untuk pembagunan, namun hingga saat ini belum ada hasil signifikan yang dilihat sebagai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu dikarenakan banyaknya preman proyek yang berkeliaran di SKPA-SKPA, ditambah lagi banyak proyek yang dilaksanakan belum selesai tapi pencairan dana sudah 100%.
"Itu telah membuktikan gaya-gaya premanisme anggaran yang merajarela di jajaran Pemerintahan Aceh. Gubernur harus berani memberantas mafia proyek, jangan malah melindungi mafia yang telah merusak sendi-sendi pembangunan," desaknya.
Ditambah lagi, daya serap APBA yang sangat rendah, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. "Hanya copy paste, itu berarti Pemerintah Aceh dan SKPA tidak bekerja maksimal dalam menyusun pembangunan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat," kata Faisal.
Banda Aceh - Rakyat Aceh menagih janji pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) pada kampanye mereka untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Di antaranya subsidi bagi rakyat berupa uang sebanyak Rp 1 juta untuk setiap kepala keluarga (KK).
Tuntutan tersebut disampaikan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat melakukan demonstrasi di halaman kantor gubernur, Jumat (27/12).
Mereka menuntut hak masyarakat yang dijanjjikan pasangan pemimpin tersebut. "Zikir berjanji memberikan Rp 1 juta per KK, dan masyarakat Aceh bisa naik haji menggunakan kapal pesiar. Makanya kami datang ke sini menagih janji tersebut," seru Faisal Qasim, pengurus wilayah KAMMI Aceh.
Menurutnya, masih banyak janji politik yang belum diwujudkan selama satu tahun kepemimpinan Zikir, ditambah lagi masih banyak masyarakat Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. "Itu membuktikan Pemerintah Aceh belum mampu menyejahterakanrakyat," katanya.
Tuntutan lainnya, KAMMI mendesak gubernur dan wakil gubernur memberantas mafia proyek yang telah menghambat pembangunan. "Akibat banyaknya mafia proyek berkeliaran di lingkaran kekuasan Pemerintah Aceh, telah menunjukkan bahwa pemerintahan telah gagal menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ucap Faisal.
Menurut Faisal, sudah Rp 25 triliun uang rakyat digunakan untuk pembagunan, namun hingga saat ini belum ada hasil signifikan yang dilihat sebagai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu dikarenakan banyaknya preman proyek yang berkeliaran di SKPA-SKPA, ditambah lagi banyak proyek yang dilaksanakan belum selesai tapi pencairan dana sudah 100%.
"Itu telah membuktikan gaya-gaya premanisme anggaran yang merajarela di jajaran Pemerintahan Aceh. Gubernur harus berani memberantas mafia proyek, jangan malah melindungi mafia yang telah merusak sendi-sendi pembangunan," desaknya.
Ditambah lagi, daya serap APBA yang sangat rendah, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. "Hanya copy paste, itu berarti Pemerintah Aceh dan SKPA tidak bekerja maksimal dalam menyusun pembangunan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat," kata Faisal.
0 comments:
Post a Comment