HIBAH KAPAL KOREA Kapolri dan Wakapolri Berbeda Pandangan Lagi

JAKARTA — Perbedaan pandangan kembali terjadi lagi antara Kapolri Jenderal Pol. Sutarman dengan Wakapolri Komjen Pol. Oegroseno. Setelah berbeda pendapat mengenai penggunaan jilbab bagi polisi wanita, sekarang mereka berbeda pendapat mengenai hibah kapal laut dari Korea.

Oegroseno mengaku polisi air memang sangat memerlukan tambahan armada kapal laut karena luasnya perairan Indonesia. “Iya kita memang perlu. Indonesia kan dua pertiganya nya lautan, nah kapal itu untuk sarana. Karena kalau kita beli baru harganya terlalu mahal,” ujarnya di Mabes Polri Jum’at (27/12/2013).

Menurut mantan Kadiv Propam itu, saat ini polisi di perairan memang sangat membutuhkan berbagai jenis kapal. Namun yang paling dibutuhkan adalah kapal patroli. “Tiga kapal yang panjangnya sekitar 80 meter dan ini sedangkan kita bicarakan dan  jumlahnya akan disesuaikan dengan kekuatan personil kita,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman dengan tegas memutuskan tidak menerima hibah kapal laut dari pemerintah Korea Selatan. “Saya sudah memutuskan tidak menerima. Untuk apa kapal bekas, kita tidak perlu kapal bekas,” kata Sutarman saat ditanya setelah menjadi inspektur upacara di Monas, Jumat, (20/12/2013).

Sutarman menegaskan Polri tidak sedang membutuhkan kapal laut untuk kegiatan patroli di perairan Indonesia. Pendapat berbeda juga diungkapkan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kabarhakam), Komjen Pol. Badrodin Haiti. Badrodin menyampaikan, kepolisian memang sedang membutuhkan banyak kapal laut, mengingat banyaknya kapal tua yang masih dioperasikan. “Usianya paling lama sekitar 1952-1956,” ujar Badrodin beberapa waktu lalu di Mabes Polri.

Kebutuhan pengganti kapal tua mencapai ratusan mengingat luasnya wilayah Indonesia. “Kebutuhan kapal banyak. Kapal patroli tergantung kelasnya. Ada yang tipe A, tipe B atau tipe C. Ya bisa sampai seratusan,” kata dia.

Meski kebutuhan kapal baru tergolong banyak, namun Polri belum memasukkan anggaran pengadaan kapal pada tahun ini. Kemungkinan jika mendesak pada tahun depan. “Ya bisa jadi (tahun depan),” ujar dia.

Badrodin mengatakan saat ini Polri masih sebatas bertemu dengan sejumlah perusahaan pembuat kapal dari berbagai negara termasuk Belanda. Polri akan memutuskan pembelian kapal setelah melakukan koordinasi. “Bukan hanya Belanda, ada dari berbagai negara. Kalau ini pihak swasta, mereka menjual bukan hibah,” ujarnya.