BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh menilai peran Wali Nanggroe Malik Mahmud dan kelembagaannya belum berjalan optimal.
Abdullah Saleh mengatakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe tersebut sebagai alat pemersatu masyarakat Aceh. Jika peran ini berjalan optimal, tentu bisa meredam gejolak-gejolak sosial di masyarakat Aceh.
"Kalau bisa kami berharap Wali Nanggroe tidak hanya menemui masyarakat di daerah yang mudah terjangkau, tetapi juga di wilayah terpencil. Kalau bisa Wali Nanggroe sekali-sekali tidur di ladang masyarakat," jelas Abdullah Saleh.
Selain itu, kata dia, Wali Nanggroe tidak ikut campur dalam hal-hal kecil di pemerintahan. Namun begitu, Wali Nanggroe diharapkan bisa mengambil peran atau ikut terlibat dalam menentukan hal stategis terkait pembangunan Aceh.
"Saya menyarankan Wali Nanggroe hanya terlibat dalam masalah-masalah yang sangat krusial seperti masalah MoU, tidak harus masuk dalam masalah teknik untuk pembangunan Aceh,"tambah Abdullah Saleh yang juga ketua Banleg DPR Aceh.
Abdullah Saleh mengatakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe tersebut sebagai alat pemersatu masyarakat Aceh. Jika peran ini berjalan optimal, tentu bisa meredam gejolak-gejolak sosial di masyarakat Aceh.
"Kalau bisa kami berharap Wali Nanggroe tidak hanya menemui masyarakat di daerah yang mudah terjangkau, tetapi juga di wilayah terpencil. Kalau bisa Wali Nanggroe sekali-sekali tidur di ladang masyarakat," jelas Abdullah Saleh.
Selain itu, kata dia, Wali Nanggroe tidak ikut campur dalam hal-hal kecil di pemerintahan. Namun begitu, Wali Nanggroe diharapkan bisa mengambil peran atau ikut terlibat dalam menentukan hal stategis terkait pembangunan Aceh.
"Saya menyarankan Wali Nanggroe hanya terlibat dalam masalah-masalah yang sangat krusial seperti masalah MoU, tidak harus masuk dalam masalah teknik untuk pembangunan Aceh,"tambah Abdullah Saleh yang juga ketua Banleg DPR Aceh.
0 comments:
Post a Comment