Zaini Dukung Jokowi-JK

BANDA ACEH - Dokter Zaini Abdullah yang kini menjabat Gubernur Aceh menyatakan, secara pribadi ia mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai calon Presiden RI periode 2014-2019, sekalipun Partai Aceh (PA) di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf yang kini Wakil Gubernur Aceh, mendukung pasangan kandidat lain yaitu Prabowo-Hatta.

Pernyataan itu disampaikan dr Zaini Abdullah melalui telepon dari Stockholm, Swedia, sekitar pukul 13.40 WIB, Rabu (4/6) kemarin. Gubernur Zaini bersama rombongan masih berada di Swedia dalam rangka lawatannya ke luar negeri menggalang kerja sama pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata di Aceh.

Kepada Serambi, Zaini juga mengemukakan alasannya mendukung pasangan Jokowi-JK. Alasan pertama, Jusuf Kalla adalah arsitek sekaligus figur yang paling berjasa dalam terwujudnya perdamaian Aceh tahun 2005 di Helsinki. Alasan kedua, hanya Jusuf Kalla-lah yang dapat diharap dan dipercaya rakyat Aceh bisa mempercepat realisasi dari butir-butir MoU Helsinki maupun turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tinggal sedikit lagi belum terealisasi pada masa kepemimpinan SBY-Boediono.

Gaya Jokowi yang sederhana dan merakyat sesuai pula dengan budaya rakyat Aceh. Apalagi Jokowi pernah bekerja di Aceh dan tentu lebih mengerti Aceh. “Kita harapkan masyarakat Aceh tahu memposisikan diri dalam menentukan pilihannya pada Pilpres kali ini,” kata Zaini.

Anggota Tuha Peuet Partai Aceh (PA) ini juga menambahkan, meskipun Muzakir Manaf menyatakan secara pribadi mendukung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden, tapi secara kepartaian Muzakir dia harapkan tidak membuat klaim seperti itu.

Di mata Zaini, PA itu merupakan sebuah partai besar dan memiliki pendukung yang sangat banyak di Aceh. Personel pengurusnya juga ramai. Oleh karenanya, dalam membuat sebuah komitmen atau pemihakan politik terhadap kandidat presiden/wakil presiden, tidak seharusnya dilakukan di luar mekanisme kepartaian.

“Dalam sebuah partai besar, pernyataan dukungan tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang saja, sekalipun ia elite partai. Keputusan politik sepenting dan sestrategis itu harusnya diambil melalui musyawarah bersama sebagaimana diatur dalam AD/ART partai,” kata Zaini.

Atas dasar itu, ia sarankan agar Mualem--panggilan akrab Muzakir Manaf--selaku Ketua Umum DPA PA segera menggelar musyawarah besar (mubes) atau apa pun namanya yang dari forum itu nanti akan dicapai konsensus bersama tentang pasangan capres/cawapres mana yang didukung PA pada Pilpres tahun ini. (dik)